Pimpinan DPR RI Tinjau Harga Pangan di Pasar Induk Cibitung dan Tambun

Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto serta Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin saat meninjau harga Jengkol di Pasar Induk Cibitung, Senin (06/06).
Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto serta Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin saat meninjau harga Jengkol di Pasar Induk Cibitung, Senin (06/06).

BERITACIKARANG.COM, CIBITUNG – Operasi pasar yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga dinilai tidak cukup membantu. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran tetap tidak terkendali. Operasi pasar, meski harga lebih murah tapi kualitas barang cenderung rendah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR RI Ade Komarudin saat meninjau harga bahan pokok di Pasar Induk Cibitung dan Tambun di Kabupaten Bekasi, Senin (06/06). Dalam kunjungan ini Ade didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto serta Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Bacaan Lainnya

“Operasi pasar tidak mengurangi harga pasar karena kualitasnya berbeda. Contohnya daging, satu basah karena beku harganya Rp 85.000, satu kering yang diinginkan masyarakat. Walaupun harganya Rp 130.000 tapi kualitasnya kan lebih bagus,” kata Ade. Masyarakat rela membeli mahal karena harga murah yang ditetapkan pemerintah kualitasnya tidak mumpuni.

Ade mengatakan, operasi pasar dilakukan bukan untuk menurunkan harga namun menstabilkannya. Sehingga meski operasi pasar digelar harga tak kunjung turun bahkan naik. Ade mengaku pesimis penetapan harga oleh pemerintah bisa diterapkan di pasaran. “Kalau untuk lebaran tahun depan mungkin bisa. Saya pesimis kalau (tahun) sekarang. Masyarakat ingin harga terjangkau yang kualitas bagus. Bukan semata-mata harga murah,” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Akom mengatakan pemerintah harus memaksimalkan peran BUMN untuk mengendalikan harga. Menurut dia, sejumlah perusahaan negara seperti Bulog, Pancaniaga dan Perusahaan Perdagangan Indonesia yang bernaung di bawah Kementerian Perdagangan harus menjadi lembaga penyangga pangan. Sehingga ketika harga naik langsung dapat dikendalikan.

“Sekurang-kurangnya 40 persen pasar harus dikuasai bulog supaya masyarakat tidak terombang-ambing oleh pelaku pasar yang mencari keuntungan sebesar-besarnya,” kata dia.

Ade mencontohkan, di Indonesia terdapat 142 perusahaan daging baik dari distributor maupun peternak. Namun dari jumlah tersebut hanya lima perusahaan milik negara. “(Sebanyak) 92 persen dikuasai swasta nasional. Makanya wajar kalau merek ingin untung dan harga jadi naik. Sedangkan negara tidak bisa berbuat banyak,” kata dia.

Pada kunjungannya kali ini, Akom, sapaan Ade, pertama meninjau harga di Pasar Induk Cibitung. Ade menenanyakan harga ke sejumlah pedagang mulai dari bawang merah, cabai merah, cabai rawit hingga jengkol.

Wakil Ketua DPRD Agus Hermanto mengatakan kenaikan harga tahun ini terbilang lebih tinggi dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Agus menilai pemerintah kesulitan membendung harga. Senada dengan Akom, Agus menyatakan pemerintah harus memaksimalkan peran BUMN sebagai penyangga pangan.

“Setiap hari besar ini ada kenaikan, kali ini naiknya lebih tinggi lagi. Namun dalam hal ini Bulog belum banyak memberikan hal kecuali beras. Untuk itu kami harapkan bulog menjadi institusi penyangga pangan. Tidak hanya bulog tapi ada Pancaniaga, Perusahaan Perdagangan Indonesia yang dibawah Kementerian Perdagangan sehingga lebih banyak memberikan kefaedahan bagi masyarakat kita,” kata dia.

Agus menambahkan, meski BUMN dibebani mencari keuntungan namun pada dasarnya dana yang digunakan BUMN itu milik rakyat. Sehingga selain memikirkan untung, harus dipikirkan juga kemaslahatan masyarakat.

“BUMN, N-nya negara. Dia merupakan sumber kekayaan yang dipisahkan. Uangnya juga uang negara, dia memikirkan profit dia juga harus memikirkan kemaslahatan masyarakat banyak. Kalau seandainya mengambil profit harus sewajarnya. Peluang ini harus dimaksimalkan. Negara harus ada untuk meredam kenaikan harga ini,” kata dia. (DB)

Pos terkait