BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mengingatkan KPU selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk mewaspadai ancaman bencana hidrometerologi dengan memetakan potensi kerawanan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta melakukan upaya mitigasi bersama.
Kepala Pelaksanana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis mengatakan pada tanggal 27 November 2024 Kabupaten Bekasi akan melaksanakan Pilkada Serentak dan Kabupaten Bekasi memasuki periode musim hujan sehingga sehingga bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem dengan angin kencang disertai petir menjadi ancaman.
“Untuk itu kita sudah meminta data-data TPS yang berada di lokasi rawan bencana kemudian ke camat juga kita koordinasikan. Jadi kita himbau, terutama TPS yang posisinya berada di tempat rendah atau cekungan untuk dipindah atau digeser ke titik atau koordinat yang lebih aman sehingga tidak terjadi banjir seperti yang kita khawatirkan,” ungkapnya saat ditemui usai menghadiri Apel Siaga dalam Rangka Menghadapi Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Bekasi, Selasa (12/11).
BACA: Hujan Deras, TPS di Cikarang Ambruk
Selain banjir, pihaknya juga menekankan agar penyelenggara Pilkada mewaspadai potensi angin kencang disertai petir. Berkaca pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Februari 2024 lalu terdapat sejumlah TPS yang ambruk usai diterpa hujan dan angin kencang, seperti di TPS 90 di Perumahan Grand Cikarang City, Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara dan TPS 10 di Kampung Bulak Temu, Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi.
“Itu juga harus kita mitigasi, masih ada sekitar 15 hari sebelum pencoblosan dari hari ini sehingga kita akan terus bergerak, kita data dan kita olah bersama-sama. Mudah-mudahan pas tanggal 27 November nanti kondusif sehingga masyarakat kabupaten Bekasi bisa menggunakan hak pilihnya,” kata dia.
BPBD Kabupaten Bekasi Dirikan 6 Pos AJU
Muchlis menambahkan, sebagai bentuk antisipasi jika terjadi bencana hidrometerologi di hari pencoblosan, BPBD Kabupaten Bekasi akan mendirikan 6 Pos AJU untuk menjangkau 20 dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi yang masuk kategori rawan bencana. Pendirian Pos AJU dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat penanganan saat terjadi bencana.
“Jadi teknisnya nanti dalam rencana kontijensi, kita akan membangun 6 Pos Aju masing-masing pos mewakili 3 atau 4 kecamatan. Kita harapkan keberadaan pos itu nanti bermanfaat apabila seandainya di hari pencoblosan terjadi hujan atau banjir kita bisa bergerak cepat,” kata Muchlis.
Adapun pos AJU I terdiri dari wilayah Kecamatan Cabangbungin, Muaragembong dan Sukawangi. Pos AJU II wilayah Kecamatan Babelan, Tarumajaya dan Tambun Utara. Pos AJU III wilayah Kecamatan Pebayuran, Sukakarya dan Tambelang.
Kemudian Pos AJU VI mencakup Kecamatan Karangbahagia, Sukatani dan Kedungwaringin. Pos AJU V Kecamatan Tambun Selatan, Cibitung, Serang Baru dan Setu serta Pos AJU VI wilayah Kecamatan Cikarang Pusat, Cikarang Utara, Cikarang Timur dan Cibarusah.
“Rencana pos ini akan didirikan dari tanggal 26 sampai 28 November. Petugas terdiri dari personil BPBD, PMI, Destana/Katana hingga FPRB. Mereka akan siaga dengan sejumlah perlengkapan seperti mobil rescue, perahu karet, dayung, pelampung, mopel, tenda keluarga, dan lainnya. Kalau semua stakeholder ini bisa bergerak masif, tentunya kalaupun terjadi bencana seperti yang kita khawatirkan, insyallah kita bisa menanggulanginya,” kata dia.
Pj Bupati Bekasi Dedy Supriyadi mengatakan Kabupaten Bekasi dengan letak gerografisnya yang sangat strategis juga memiliki resiko terdampak bencana hidrometeroleogi seperti seperti banjir, kekeringan, tanah longsor dan puting beliung. Perubahan iklim yang tak menentu membuat potensi bencana hidrometeorologi semakin sering dan intensitasnya semakin meningkat.
“Kita masih ingat dampak puting beliung yang melanda Stadion Wibawamukti beberapa waktu lalu. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa siap siaga. Oleh karena itu kesiapsiagaan dan sinergi kita bersama senantiasa diperlukan untk melindungi keselamatan masyarakat serta menimiminalisir dampak yang mungkin saja terjadi,” kata dia. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
