BERITACIKARANG.COM, CIKARANG BARAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya menanggulangi kekeringan yang mengancam lahan pertanian di wilayahnya. Penambahan debit air, perbaikan tanggul hingga pompanisasi terus digencarkan untuk membantu petani terhindar dari puso.
BACA: El Nino Bikin Ribuan Hektare Lahan Pertanian di Kabupaten Bekasi Kekeringan
Subkoordinator Tanaman Pangan di Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Dodo Hadi Triwardoyo menyampaikan sampai saat ini penambahan debit air sudah dilakukan di titik Kali Cikarang Saluran Sekunder (SS) Srengseng Hilir.
Hal ini sebagai upaya mengalirkan air ke lahan pertanian terdampak di wilayah Kecamatan Sukatani, Sukakarya, Tambelang, Sukawangi, Cabangbungin dan Muaragembong.
“Untuk penambahan debit air di Kali Cikarang SS Srengseng Hilir, setelah dilakukan pembuatan bendungan di Kali CBL secara swadaya para petani dengan dibantu oleh BBWS, PJT II, Dinas SDABMBK, Dinas Pertanian dan Dinas LH,” kata Dodo Selasa (26/09).
Dodo menyebutkan, dari pantauan tim di lapangan, air sudah dapat mengalir hingga ke Desa Sukaringin Kecamatan Sukawangi. Selain itu dilakukan juga pembersihan sampah di saluran irigasi tersebut.
“Ini untuk meningkatkan debit air di Kali Cikarang SS Srengseng Hilir yang mengairi beberapa wilayah. Kegiatannya sudah berlangsung 8 hari, ini diharapkan bisa menambah debit air menjadi 6-7 kubik,” jelasnya.
Selain itu tanggul-tanggul yang rawan juga telah dilakukan perbaikan agar mampu menahan penambahan debit air. “Kemudian untuk mengairi lahan pertanian yang terdampak kekeringan, pompanisasi juga sudah dilaksanakan di Kecamatan Sukakarya dengan mengambil air dari Sungai Ciherang,” tuturnya.
Dodo menambahkan, untuk melindungi para petani dari gagal panen, pihaknya juga mengajak para petani ikut Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Seperti yang dilakukan para petani di Desa Karangmulya, Kecamatan Bojongmangu.
Ratusan Hektare Sawah Kekeringan di Sukawangi
Sebelumnya, dampak el nino membuat ribuan hektare lahan pertanian atau sawah di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi alami kekeringan. Kondisi ini sudah berlangsung selama satu bulan terakhir.
Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jeri Kurniawan mengatakan di wilayahnya ada sekitar lebih dari 150 hektare lahan pertanian atau sawah yang mengalami kekeringan.
“Kalau se-kecamatan ada sekitar 4.700 haktare sawah, kalau desa Sukaringin ya kurang lebih 150 haktare,” kata dia, Selasa (22/08).
Selain karena fenomena El Nino atau tidak turunnya hujan, kekeringan juga disebabkan karena para petani kesulitan mendapatkan pasokan air dari aliran sungai irigasi yang juga mengering.
“Jadi bingung engga ada hujan-hujan, saluran irigasi kering jadi engga ada air buat sawah,” katanya.
Jeri mengaku petani juga sempat mencari sumber air sendiri dengan cara membuat sumur bor dengan peralatan seadanya. Akan tetapi pihaknya juga alami kesulitan karena pasokan airnya terbatas. Akibatnya, tanaman padi yang ditanam tidak tumbuh dengan baik.
“Ini para petani harus merugi, kerugian mulai Rp 5 juta sampai Rp 7 juta dari setiap hektar sawah yang digarap para petani,” kata dia.
Swadaya Bendung Kali CBL
Menurutnya, satu-satunya solusi yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki bendungan air Kali CBL di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat yang rusak. Jika bendungan berfungi, dirinya meyakini debit air dapat dijaga untuk dapat mengaliri saluran irigasi ke wilayah utara Kabupaten Bekasi.
“Kuncinya itu di titik bendungan Kali CBL wilayah Kalijaya Cikarang Barat dan Sukajaya Cibitung. Kalau dapat dibendung dengan baik, air dapat diarahkan ke saluran-saluran irigasi ke area persawahan di utara Kabupaten Bekasi. Sekarang ini kan airnya ngegelontor ke laut semuanya,” kata dia.
Jeri mengaku para petani di desanya terpaksa harus bergotong-royong membuat bendungan secara manual dengan biaya swadaya. Bendungan dibuat dari bahan seadanya mulai bambu-bambu, maupun batu bronjong.
“Tapi kan sulit juga ya, harus pakai alat berat dan juga material yang kuat. Dan ini pemerintah daerah harus turun tangan,” jelas dia.
Selama ini, kata Jeri, pemerintah daerah selalu beralasan itu bukan kewenangannya, melainkan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). “Tapi harusnya bisa dong komunikasi dan tekan ke pemerintah pusat untuk tangani ini. Karena persoalan ini terjadi tiap tahun,” kata dia. (riz)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
