BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menegaskan akan mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kaitan dengan belum maksimalnya penyerapan anggaran tahun 2018 ini. Pasalnya, penyerapan anggaran APBD Kabupaten Bekasi hingga akhir Oktober 2018 kemarin baru mencapai angka 48,9 persen.
“Kita evaluasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat penyerapan anggaran di kita akan lebih baik lagi,” lagi Eka Supria Atmaja, Kamis (22/11).
Eka mengatakan pihaknya sudah mengintruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk memanggil semua OPD untuk mengetahui perangkat daerah mana saja yang anggarannya belum terserap secara maksimal.
“OPD-nya kita panggil dan kita monitor juga agar penyerapan anggarannya bisa tercapai semaksimal mungkin,” tegasnya.
Meski demikian, Eka mengaku belum memiliki rencana untuk mengevaluasi kinerja setiap kepala OPD dengan melakukan rotasi jabatan. “Belum, belum ada rencana,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, penyerapan anggaran belanja di Kabupaten Bekasi hingga akhir kuartal III Tahun Anggaran 2018 masih jauh dari target.
Berdasarkan data Bagian Adminitrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, realisasi belanja transfer daerah hingga akhir Oktober 2018 baru mencapai Rp. 2,9 triliun dari total anggaran Rp, 6 triliun lebih atau sekitar 48,9 %.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Dikdik Setiadi mengatakan untuk meningkatkan serapan anggaran pihaknya rutin melakukan rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Sebab, akhir bulan Desember 2018 mendatang proses penyerapan anggaran sudah harus maksimal.
“Sudah sering kita ingatkan agar serapan anggaran ini bisa maksimal. Kita belum tahu alasannya apa dan untuk saat ini persoalan tersebut bisa ditanyakan langsung ke SKPD terkait,” kata Dikdik Setiadi, Rabu (14/11).
Menurutnya, ada 10 SKPD yang anggaran belanjanya besar namun penyerapannya masih rendah. SKPD itu antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Bagian Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi.
“Paling besar memang di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi karena banyak proyek fisik yang nilainya tinggi. Kalau di Dinas PUPR maksimal saya yakin penyerapan APBD kita juga besar,” ungkapnya.
Khusus proyek fisik, lanjutnya, ada kemungkinan kontraktor yang sudah memenangkan lelang belum juga menagih ke dinas yang bersangkutan. Hal itu membuat anggaran di SKPD belum terserap sepenuhnya.
Karena itu, Dikdik meminta masyarakat tak melihat realisasi penyerapan anggaran hanya saat ini saja. Pasalnya, masih ada waktu satu bulan lebih hingga tutup tahun anggaran.
“Biasanya memang di akhir tahun. Kalau akhir tahun 2017 lalu penyarapannya mencapai 84,6 % dan memang banyaknya di injury time (akhir tahun-red),” tandasnya. (BC)
