BERITACIKARANG.COM, TAMBUN SELATAN – Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi menyarankan pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi, agar membuat langkah konkrit untuk mengantisipasi ledakan urbanisasi . Walaupun menurut dia urbanisasi pasca Lebaran adalah hal yang wajar selalu terjadi.
BACA : Pulang Mudik Bawa Saudara, Bupati Neneng : Jangan Banyak-Banyak Ya
“Arus urbanisasi pasca Lebaran memang wajar terjadi. Ini kan bukan kejadian yang baru. Dari tahun ketahun selalu terjadi peningkatan jumlah penduduk di daerah yang potensial untuk mendapatkan pekerjaan seperti Kabupaten Bekasi ini pasti akan meningkat pasca Lebaran,” kata Dewan Pembina LP3D Bekasi, Jonly Nahampun.
Ia mengatakan dengan berdirinya ribuan industri di Kabupaten Bekasi masih menjadi daya pikat utama bagi para pencari kerja (Pencaker). Maka dari itu, urbanisasi tak bisa dibendung pasca Lebaran ini. Sehingga, bisa diprediksi akan ada sekitar 10.000 pendatang baru ke Kabupaten Bekasi pasca Lebaran ini.
“Untuk itu (mengantisipasi ledakan urbanisasi – red) pemerintah setempat perlu membuat sistem atau aturan yang bisa mengantisipasi hal itu. Jangan hanya dibiarkan saja,” imbuhnya.
Disampaikan Jonly, jika terjadi ledakkan urbanisasi, menurutnya para pendatang ini tak akan menggeser warga pribumi untuk mendapatkan kesempatan kerja di industri. Dikarenakan, pribumi juga harus mempunyai keahlian, agar lebih ter-akomodir untuk mendapatkan pekerjaan di kawasan industri.
“Pribumi kan punya tempat tinggal, punya keluarga besar, tinggal (seharusnya, Red) pribumi juga punya keahlian. Sedangkan pendatang ini hanya coba-coba peluang hidup lebih baik alias mencari pekerjaan. Siapa tahu ada di daerah kita ini,” jelasnya.
Sehingga, kata dia, Pemkab Bekasi harus urus ledakan penduduk pasca Lebaran ini agar tak menyingkirkan warga pribumi. “Ya, harus diantisipasi Pemkab lah, ya melalui membuat peraturan. Biar ada pengawasan dan ada sistemnya bagi warga pendatang. Biar jelas pendatang itu kalau mau ke Kabupaten Bekasi,” kata dia. (BC)