BERITACIKARANG.COM, CIKARANG UTARA – Warga yang menjadi korban penggusuran bangunan liar di Kecamatan Cikarang Utara harus menghadapi situasi sulit untuk mendapatkan tempat tinggal sementara. Tanpa adanya kompensasi dari pemerintah, sebagian dari mereka terpaksa meminjam uang dari rentenir atau bank keliling demi menyewa kontrakan.
Atin (36), salah satu warga yang terdampak penggusuran, mengaku harus meminjam uang sebesar Rp2 juta rentenir untuk membayar uang kontrakan. Dengan sistem pembayaran mingguan, ia berharap dapat memberikan tempat berteduh yang layak bagi dua anaknya.
“Mau nyewa kontrakan darimana? Kompensasi dari pemerintah juga kan nggak ada. Jadi ya terpaksa pinjam dulu. Yang penting bisa punya tempat berteduh sementara, anak juga kasihan,” kata Atin, Kamis (23/10).
Ia menambahkan bahwa mencari tempat tinggal sementara adalah prioritas utama, terutama karena barang-barang miliknya sudah banyak yang rusak saat proses penggusuran. “Kalau nggak gitu, mau tinggal di mana lagi? Barang-barang aja sudah banyak yang rusak waktu dibongkar,” tambahnya.
BACA: Penertiban Bangunan Liar di Cikarang Utara, Pemilik Bangunan Bersitegang dengan Petugas Pol PP
Sementara itu, Anton, warga lainnya, menyebutkan pemerintah telah menyediakan tenda darurat sebagai solusi sementara. Namun, banyak warga menilai tenda tersebut tidak layak dihuni, terutama di tengah musim penghujan. “Tenda ada di tengah jalan dan posisinya terbuka. Warga nggak akan nyaman tinggal di situ, apalagi kalau hujan,” ujar Anton.
Sebagian besar warga akhirnya memilih mencari tempat tinggal alternatif, seperti mengontrak rumah dengan dana pinjaman atau menumpang di rumah sanak saudara. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang lebih baik, seperti kompensasi atau bantuan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. “Kalau digusur ya kasih kompensasi, jadi ada solusi,” tambah Anton.
Sementara itu Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan bahwa pemerintah daerah memahami kondisi sulit yang dihadapi warga. Untuk jangka pendek, pemerintah telah menyediakan tenda darurat sebagai tempat tinggal sementara. Sedangkan untuk solusi jangka panjang, pemerintah berencana membantu warga agar dapat memiliki lahan atau rumah sendiri dengan cara yang terjangkau.
“Kalau memang usahanya seperti tukang rongsok, ya kita bantu cari kaplingan murah. Tanah kavling itu ada yang bisa dicicil harian atau bulanan, jadi mereka bisa menetap dan punya rumah di situ,” jelas Asep.
Pemerintah juga mempertimbangkan untuk memanfaatkan program rumah tanpa uang muka (DP) agar warga terdampak penggusuran kedepannya dapat memiliki hunian tetap. “Ada juga warga yang punya mobil, ada yang karyawan. Jadi bisa ambil rumah tanpa DP. Rumahnya sudah jadi, tinggal bayar Rp900 ribu atau Rp1 juta per bulan. Itu juga solusi,” kata dia. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
