BERITACIKARANG.COM, CIKARANG BARAT – Intensitas hujan yang tinggi di awal bulan Juli kemarin kembali menyebabkan banjir besar di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi. Sebanyak 29 desa dilaporkan terendam banjir, dengan dampak yang dirasakan oleh 13.546 jiwa. Kali Cikarang menjadi salah satu sumber utama luapan air yang menggenangi kawasan pemukiman, termasuk perumahan The Arthera Hill, Villa Lestari, Grand Cikarang Village di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, serta Villa Mutiara 2 di Desa Sukasejati, Kecamatan Cikarang Selatan.
Ketua Komunitas Save Kali Cikarang, Eko Djatmiko, mengungkapkan bahwa banjir ini tidak semata-mata disebabkan oleh tingginya curah hujan. Menurutnya, alih fungsi lahan di wilayah resapan air dan eksploitasi alam di hulu sungai menjadi faktor utama yang memperparah kondisi. “Alih fungsi lahan di hulu sungai dan eksploitasi alam yang masif menyebabkan debit air meningkat saat hujan turun,” ujar Eko pada Kamis (10/07).
Ia menyoroti bahwa wilayah hulu Kali Cikarang, yang berada di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, telah mengalami eksploitasi alam besar-besaran. Sementara itu, di Kabupaten Bekasi yang menjadi hilir Kali Cikarang, lahan resapan air terus menyusut akibat maraknya pembangunan di wilayah konservasi dan perlindungan air. “Wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) Kali Cikarang dari Cibarusah, Serang Baru, Setu hingga Cikarang Barat sudah dipadati pemukiman hingga pabrik-pabrik,” tambahnya.
BACA: Banjir di Grand Cikarang Village, Warga Ngedumel di TikTok: Over Kredit Rp 50 Juta!
Eko menekankan pentingnya solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir ini. Ia menyarankan agar wilayah bantaran sungai dipulihkan melalui penertiban penggunaan ruang. Ia juga menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. “Wilayah DAS sangat penting sebagai area resapan air saat musim penghujan. Pemukiman maupun pabrik yang berada di wilayah DAS seharusnya bisa direlokasi. Periksa saja dokumen amdal atau rekomendasi teknis lainnya, belum tentu izinnya sesuai,” katanya.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, turut mengakui bahwa alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab utama banjir yang terjadi beberapa waktu terakhir. Menurutnya, banyak lahan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air kini berubah menjadi kawasan permukiman, bangunan liar, hingga kawasan industri. “Seharusnya area yang diperuntukkan untuk aliran sungai dan lahan persawahan tetap dipertahankan, tetapi faktanya banyak yang berubah menjadi kawasan perumahan dan bangunan komersial. Hal ini menyebabkan daya tampung air berkurang,” ujar Ade.
BACA: Banjir Terus Menerus, Warga Perumahan The Arthera Hill Minta Relokasi Hingga Buyback
Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan mengambil langkah-langkah konkret bersama Kementerian PUPR dan dinas terkait untuk menyelaraskan kebijakan tata ruang serta menegakkan aturan penggunaan lahan. Gubernur Jawa Barat juga telah berkomitmen untuk segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang alih fungsi lahan pertanian dan daerah resapan air.
“Kami akan mengambil langkah konkret seperti yang sudah disampaikan Gubernur Jawa Barat, dengan mengeluarkan kebijakan terkait alih fungsi lahan yang tentu harus didukung bersama-sama dari pemerintah daerah,” tegas Ade. Selain itu, Pemkab Bekasi juga berencana melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari alih fungsi lahan. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat memahami bahwa pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang dapat memicu bencana jangka panjang. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
