BERITACIKARANG.COM, CIKARANG UTARA – Dua calon gubernur Jawa Barat diujii komitmennya dalam memajukan sektor industri. Ridwan Kamil siap memangkas beban kebutuhan pekerja untuk mengurangi tuntutan kenaikan upah. Sedangkan Sudrajat bakal menaikkan nilai tawar kepada pemerintah pusat agar hasil dari industri dapat dinikmati warga setempat.
Adu gagasan itu tertuang dalam acara bertajuk Dialog Industri yang digelar President University di Hotel PEC Jababeka, Selasa (27/03). Meski begitu, gagasan yang disampaikan kedua kandidat tersebut dinilai tidak tepat sasaran. Program yang disampaikan masih bersifat global sehingga belum menggambarkan gagasan yang dapat diaplikasikan secara konkret.
“Mungkin karena memang waktu yang diberikan sempit sehingga program yang disampaikan lebih bersifat general, belum konkret,” kata Dwi Larso, Wakil Rektor I President University sekaligus bertindak sebagai moderator dalam dialog tersebut.
Dwi menyambut baik sejumlah ide yang disampaikan kedua kandidat. Menurut dia, inovasi sangat penting untuk kemajuan Jawa Barat, termasuk di bidang industri. Begitupun dengan komitmen menegakkan aturan agar tidak terjadi pembangunan yang tidak sesuai arah.
“Tadi kandidat pertama (Ridwan Kamil) menyebutkan soal digitalisasi, itu saya pikir penting karena ke depan semua hal membutuhkan sentuhan digital. Kemudian kandidat yang kedua (Sudrajat) pun menyentuh sisi tata ruang yang memang harus ada perbaikan,” ujar dia.
Meski begitu, lanjut Dwi, dari gagasan yang disampaikan, tidak ada kandidat yang menyentuh sektor industri kecil menengah dan kewirausahaan. “Ini yang tidak disentuh, padahal inti dari pembangunan ekonomi, termasuk industri itu ada di IKM dan entepreneur. Tadi tidak disebutkan bagaimana membangun entrepreneur itu sendiri,” kata dia.
Hal senada diungkapkan pelaku industri, Setyono Djuandi Darmono. Menurut dia, kedua kandidat masih berbicara tentang program secara meluas. Padahal, dunia industri menginginkan komitmen dan program konkret yang bakal diaplikasikan saat para kandidat menjabat.
“Saya rasa penjelasannya masih sama, tidak ada hal yang fokus. Saya sendiri tidak mendapat program yang konkret dari penjelasan tersebut. Namun yang jelas melalui dialog ini mereka dapat menyerap aspirasi dari kalangan industri,” ujar Founder and Chairmen PT Jababeka Group ini.
Dalam dialog epsiode pertama ini, cagub nomor urut 1 Ridwan Kamil mendapat kesempatan pertama berdialog bersama kalangan pelaku industri. Pada kesempatan tersebut, mantan Wali Kota Bandung memaparkan salah satu programnya yakni mendigitalisasi semua aspek kehidupan.
“Warga Jawa Barat itu rata-rata melihat smarphone-nya itu lima jam setiap hari, maka kenapa tidak dimanfaatkan di bidang ekonomi. Saya sangat bersemangat menjadikan Jawa Barat sebagai daerah dengan digitalisasi nomor satu. Di sektor ekonomi digitalisasi ini dapat memangkas biaya-biaya yang tidak perlu,” ucapnya.
Ridwan pun turut menjelaskan tentang upah minum di setiap daerah yang kerap menjadi pertentangan. Menurut dia, perlu ada penekanan biaya hidup para pekerja.
“Kaum pekerja ingin upah naik karena kebutuhan naik, sedangkan pengusaha kalau upah naik mengancam akan mencabut investasi. Maka solusinya bagaimana kebutuhan pekerja ini bisa dipangkas. Contoh kecil, biaya transportasi buruh dari tempat tinggal ke tempat kerja, kenapa tidak disediakan bis gratis. Solusi seperti ini sebenarnya bisa dilakukan,” ucapnya.
Sementara itu, Sudrajat membahas tentang minimnya kewenangan pemerintah provinsi di bidang industri. Menurut dia, seluruh program dicanangkan oleh pusat sedangkan daerah hanya bisa mengikutinya. Untuk itu, perlu ada daya tawar agar provinsi dapat turut serta menentukan nasibnya.
“Seperti pusat yang mencanangkan daerah utara Jawa Barat untuk sektor industri otomotif dan selatan untuk perikanan dan pengolahan hasil alam. Kita di provinsi tidak diberi tahu, tiba-tiba program harus dilaksanakan. Hal seperti ini harus diperbaiki, kita harus lebih proaktif berkomunikasi dengan pusat mana yang harus dilakukan serta kita harus mendapat hal lebih dari sekedar menjalankan program,” ucapnya.
Sudrajat juga membahas terkait isu lingkungan imbas dari industri. Saat ditanya oleh peserta terkait sikap tegas dirinya terhadap pencemaran lingkungan di Rancaekek Kabupaten Bandung, dia mengaku bakal menganilisisnya. Termasuk banyaknya industri yang tidak membayar pajak air tanah.
“Jika memang itu berasal dari industri, tentu harus ada sikap tegas. Termasuk pajak air tanah, apakah memang itu kewenangan provinsi atau seperti apa. Yang jelas aturan itu harus ditegakkan,” ucapnya.
Dialog Industri yang digelar oleh President University ini rencananya akan kembali digelar pada pekan kedua April. Dialog episode kedua bakal menghadirkan dua kandidat lainnya yakni Tubagus Hasanudin dan Deddy Mizwar. (BC)
