Kepala Kantor WIlayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Liberti Sitinjak saat ditemui usai menghadiri pertemuan dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jum’at (31/01) pagi.
Kepala Kantor WIlayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Liberti Sitinjak saat ditemui usai menghadiri pertemuan dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jum’at (31/01) pagi.

Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Minta Dilibatkan Dalam Pembuatan Perda

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  – Pemerintah Kabupaten Bekasi diminta melibatkan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM  Jawa Barat dalam pembuatan Peraturan Daerah. Hal itu sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam UU No 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Di dalam Undang-undang tersebut secara eksplisit memang disebutkan bahwa Kementrian Hukum dan HAM menjadi leading sector di bidang perundang-undangan. Dan kami sebagai lembaga vertical, maka sesuai tugas dan fungsinya akan terlibat dalam pembuatan Peraturan Daerah.  Termasuk nantinya Peraturan Gubernur, Walikota dan Bupati,” kata Kepala Kantor WIlayah Kementrian Hukum dan HAM  Jawa Barat Liberti Sitinjak usai menghadiri pertemuan dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jum’at (31/01) pagi.

Keterlibatan Kantor Kementrian Hukum dan HAM  Jawa Barat, kata dia, adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi Perda, serta mengkoordinasikan program legislasi daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi maupun sederajat.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk lebih memaksimalkan kualitas produk hukum yang dibuat daerah sehingga potensi pembatalan Peraturan Daerah oleh Kemendagri dikarenakan faktor tumpang tindih, pertentangan dan cacatnya proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut dapat dihindari.

Baca Juga

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Ahmad Kosasih saat melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bekasi usai pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019 melalui teleconfrence kepada Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Umum, Kamis (18/09).

Pemkab Bekasi Laporkan Hasil Pelaksanaan Pemilu Ke Wakil Gubernur Lewat Videoconfrence

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan …

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Jawa Barat, Sutarno saat menghadiri acara Rapat Kerja Pengawasan Pemilu dengan Pemantau Pemilu di Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/03) malam

Selama Kampanye 2019, Bawaslu Jawa Barat Tindak 500 Pelanggaran Pemilu

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG UTARA – Pelanggaran terkait Pemilu 2019 di Jawa Barat yang sudah ditindaklanjuti jumlahnya …