BERITACIKARANG.COM, CIKARANG SELATAN – Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmuddin menyebut Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten paling maju diantara 18 kabupaten lainnya di Jawa Barat.
Hal itu disampaikan Bey Machmuddin saat meresmikan Jembatan Cikarang yang menghubungkan Kawasan Industri EJIP dan MM2100 di Cikarang Selatan, Rabu (01/05).
BACA: Meski Pandemi, Kabupaten Bekasi Masih Tetap Jadi Primadona Investor
“Setiap saya ke Bekasi saya berfikir Bekasi adalah salah satu kabupaten paling maju di Jawa Barat. Kenapa? Karena selain paling dekat dengan Jakarta hanya Bekasi, Kabupaten yang lengkap ada KRL, LRT dan jalan tolnya,” ungkapnya.
Hal itu membuat banyak invetor ogah geser dan bersikukuh untuk menanamkan modalnya di wilayah ini. Padahal, banyak daerah lain yang saat ini tengah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti di wilayah Bandara Kertajati, Subang, Purwakarta dan lainnya.
“Jadi sebetulnya agak sulit mengalahkan Bekasi untuk menarik investor, apalagi sebentar lagi akan ada MRT pertama juga. Bukan di Bandung, bukan dimana-mana, malah di Bekasi. Tetapi tidak apa-apa yang penting masih di Jawa Barat,” kata Pj Gubernur Jabar
Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan selain infrastruktur yang memadai, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga terus memperbaiki aspek pelayanan perizinan, memberikan jaminan kemanan hingga gangguan sosial untuk terus menjaga iklim invetasi di wilayahnya.
“Yang paling menjadi kuncinya itu peran pemerintah daerah karena dia menjadi moderator menjadi fasilitator semua stakeholder yang berkepentingan. Investor itu butuh kenyamanan butuh keamanan, butuh kepastian, masyarakat juga butuh tenaga kerja, butuh limbahnya butuh akses-akses terhadap industri, jadi kalo tidak di jembatani oleh pemerintah daerah inilah yang akan menjadi sumber-sumber konflik. Kalo konflik terjadi investasi terganggu,” ungkapnya.
BACA: Permudah Perizinan, Pemkab Bekasi Ciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
Dengan tingginya invetasi yang masuk ke Kabupaten Bekasi, Dani meyakini hal itu akan berdampak terhadap peningkatakan jumlah lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, pembangunan non APBD dan meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pertama lapangan kerja, dengan lapangan kerja otomati aka nada peningkatan pendapatan. Kedua masyarakat mulai dari UMKM banyak yang masuk termasuk dengan jasa-jasa kebersihan keamanan, catering dan lainnya. Ketiga CSR dan keempat PAD. Jadi itulah dampaknya,” kata Dani Ramdan. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
