BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Guru madrasah di Kabupaten Bekasi kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat maupun pemerintah Kabupaten Bekasi.
Kepala Kementrian Agama Kabupaten Bekasi, H. Sobirin mengaku prihatin dengan minimnya perhatian pemerintah terutama terkait kesejahteraan guru madrasah. Padahal tugas yang mereka emban cukup berat dalam rangka mensukseskan pembangunan di bidang agama khususnya di Kabupaten Bekasi.
“Peran mereka luar biasa, tetapi memang perhatian yang diberikan pemerintah masih minim,” kata H. Shobirin.
Ia pun berharap agar pemerintah Kabupaten Bekasi kedepannya dapat memperhatikan kesejahteraan mereka. “Karena mereka kan nggak punya gaji dan lebih mengandalkan keikhlasan dalam mengajar,” kata dia.
Guru madrasah, lanjut H. Shobirin di tahun 2015 lalu sempat mendapatkan tunjangan dari pemerintah daerah kurang lebih sebesar Rp. 150 ribu perbulan. “Tetapi sekarang distop sejak tahun 2016 karena memang ada peraturan mentri dalam negeri yang melarang pemberian hibah ke individu. Boleh ke instansi vertikal dengan catatan bukan untuk honor,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Kabupaten Bekasi, Iyan Priyatna seperti dilansir dari website humas.bekasikab.go.id mengatakan di tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Bekasi hanya mengalokasikan bantuan operasional untuk guru majelis taklim, imam dan marbot masjid.
Ia menjelaksan biaya operasional layanan publik tersebut diserahkan setiap tiga bulan sekali. Untuk imam masjid sebesar Rp. 200 ribu, marbot masjid Rp. 150 ribu dan majelis taklim Rp200 ribu.
“Itu setiap bulan, tapi diberikannya per triwulan. Biaya itu kita serahkan dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing,” katanya.
Untuk imam dan marbot masjid ada 2.638 orang yang menerima biaya operasional ini. Sedangkan untuk amil jenazah sebanyak 2.360 orang dan guru majelis taklim berjumlah 1.272 orang.
“Imam dan marbot masjid, majelis taklim serta amil jenazah kan sudah banyak jasanya. Jadi ini hanya untuk operasional mereka,” kata dia. (BC)
