Efesiensi Anggaran, Pemkab Bekasi Gelar Halal Bihalal Tanpa Makan Minum

Pemerintah Kabupaten Bekasi memutuskan untuk menggelar acara Halal Bihalal 1447 Hijriah tanpa penyediaan makanan dan minuman (mamin). Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran di tengah tekanan ekonomi global yang dinilai semakin menantang.
Pemerintah Kabupaten Bekasi memutuskan untuk menggelar acara Halal Bihalal 1447 Hijriah tanpa penyediaan makanan dan minuman (mamin). Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran di tengah tekanan ekonomi global yang dinilai semakin menantang.

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi memutuskan untuk menggelar acara Halal Bihalal 1447 Hijriah tanpa penyediaan makanan dan minuman (mamin). Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran di tengah tekanan ekonomi global yang dinilai semakin menantang.

“Tidak ada acara makan-makan. Jadi selesai salam-salaman langsung diisi dengan rapat, karena harus ada efisiensi juga,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja saat memimpin apel perdana pascalibur Lebaran di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (30/03).

Bacaan Lainnya

Asep menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dengan lebih bijak menghadapi potensi tekanan ekonomi global yang diprediksi dapat berdampak pada perekonomian Indonesia. Meskipun dampaknya belum dirasakan secara langsung, Asep menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lengah.

“Nanti kita lihat ke depannya apa saja efisiensinya,” katanya.

BACA: DPRD Kabupaten Bekasi Usul Perampingan OPD Demi Efesiensi Anggaran

Selain itu, Asep juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutupi kekurangan anggaran akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup signifikan. Ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya dinas penghasil, untuk bekerja lebih keras dalam memaksimalkan potensi PAD dari berbagai sektor. “Bagaimana caranya kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan PAD. Jangan sampai kita berimbas,” tegasnya.

Peningkatan PAD, lanjut Asep, menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan program-program pemerintah, termasuk mempertahankan keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menyatakan komitmennya untuk memastikan kesejahteraan para PPPK tetap terjaga meskipun anggaran daerah tengah terbatas. “Saya harus mempertahankan PPPK. Maka anggaran yang kurang harus kita tutupi dari PAD, dari dinas-dinas penghasil,” ujarnya. (DIM)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pos terkait