BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajukan Rp 22 miliar untuk membangun pusat data terintegrasi. “Data center” tersebut nantinya akan menghubungkan seluruh data serta aplikasi di Kabupaten Bekasi. Nantinya, masyarakat dapat mengakses seluruh program pemerintah termasuk mengawasi pelaksanaannya.
Pembangunan pusat data tersebut tengah dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi 2018. Selain pusat data, disusun pula aplikasi yang dapat memantau kinerja aparatur sipil negara, bertajuk “e-kinerja”.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bekasi, Hudaya menyatakan, pembangunan pusat data menjadi prioritas anggaran tahun depan. Bahkan untuk memaksimalkan pembangunan, pihaknya tidak mengajukan anggaran lainnya.
“Tahun 2018 kami telah menempati kantor baru, konsentrasi kegiatan lebih pada mendukung kegiatan di kantor baru yaitu membangun data center. Kami prioritas itu dan bahkan kami tidak mengajukan anggaran untuk infrastruktur di bidang komunikasi-informasi lain. Kami fokus pada pembangunan ini,” kata dia, Selasa (28/11).
Menurut Hudaya, pembangunan pusat data merupakan bagian dari upaya menyajikan data utama yang terverifikasi. Selama ini, bahkan di instansi pemerintahan, terdapat banyak data yang berbeda. Seperti halnya data kependudukan, data kemiskinan maupun data pendidikan.
Melalui pusat data tersebut, kata dia, seluruh data terintegrasi sehingga tidak ada lagi data berbagai versi. Selain itu, pembangunan pusat data pun dilakukan sebagai upaya membangun transparansi publik. “Ini sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi, data center dapat menutup celah-celah korupsi,” ucapnya.
Tidak hanya terkait data, pusat data ini pun bakal menjadi sistem bagaimana anggaran digunakan. “Jadi dari mulai penyusunan, masyarakat diberi ruang untuk mengusulkan suatu kegiatan. Kemudian menjadi rencana kerja pembangunan daerah, kemudian menjadi APBD, lalu menjadi dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian ke keuangan sampai nanti evaluasi dan pertanggungjawaban, tertuang di data center dan dapat diakses,” ucapnya.
Untuk merealisasikan pusat data tersebut, lanjut Hudaya, pihaknya telah mengajukan anggaran untuk infrastruktur penunjang, termasuk rencana merekrut sejumlah tenaga profesional. “Senior dan junior programmer kami sudah ajukan untuk direkrut. Kemudian anggaran untuk pengadaan alat-alatnya. Kami sudah ajukan Rp 22 miliar, baru terakomodir Rp 9,7 miliar. Namun di Dewan kami selalu sampaikan bahwa semua pengajuan dilakukan melalui e-katalog, sehingga semuanya ada ketentuannya,” ucapnya. (BC)
