BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang terjadi setiap tahun di Cikarang, Kabupaten Bekasi diakibatkan beberapa faktor. Salah satunya, daya tampung sekolah negeri yang terbatas.
Pemerintah daerah pun terus berupaya menuntaskan polemik ini. Pembagunan gedung sekolah dan ruang kelas baru terus dilakukan hingga mendorong sekolah swasta menyuguhkan layanan pendidikan terbaik dengan biaya yang terjangkau.
BACA: PPDB di Kabupaten Bekasi Tuai Protes Warga, Pagar SMK Negeri 01 Tambun Utara Digembok Massa
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan dengan dibebaskannya biaya pendidikan, seharusnya sekolah negeri dapat diprioritaskan untuk anak didik yang orang tuanya tidak mampu. Sedangkan orang tua yang mampu tidak perlu ngotot memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri jika tidak memenuhi persyaratan karena kuotanya terbatas.
“Jadi sebetulnya yang lebih mendasar adalah merubah paradigma ini. Seperti kota-kota besar di luar negeri yang memprioritaskan pendidikan anak di sekolah swasta dan menempatkan sekolah negeri sebagai sekolah yang benar-benar ditujukan bagi warga tidak mampu,” kata dia.
BACA: Sistem Zonasi PPDB Bikin Emak-emak di Kabupaten Bekasi Pusing Tujuh Keliling, Kenapa?
Perubahan paradigma ini dinilai penting lantaran persoalan daya tampung siswa tidak bisa sepenuhnya diselesaikan hanya dengan menambah rombel atau membangun sekolah dan ruang kelas baru secara masif. Langkah ini justru hanya akan memunculkan masalah baru seperti sumber daya manusia, sarana prasarana hingga hilangnya calon peserta didik di sekolah swasta.
