BERITACIKARANG.COM, CIKARANG SELATAN – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menegaskan sesuai dengan intruksi pemerintah pusat, database koperasi dan UMKM yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat harus akurat dan faktual. Hal ini bertujuan untuk menunjang penyusunan kebijakan perencanaan serta program pemberdayaan Koperasi dan UMKM oleh pemerintah.
BACA: Dani Ramdan Bertekad Wujudkan Kabupaten Bekasi Sebagai Kabupaten Koperasi
“Karena harus diakui dengan kakuratan data dalam segala hal termasuk data jumlah koperasi dan UMKM akan memudahkan pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan. Berapa jumlah koperasi bergerak di sektor rill, barang jasa dan lainnya, termasuk berapa jumlah koperasi yang sedang sakit karena pasea (berantem-red) antar pengurus, berebut asset yang sudah dimiliki. Kalau datanya akurat insyallah pemerintah pusat akan lebih tepat memberikan kebijakan dan kebijaksanaan,” ungkapnya saat membuka peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-76 Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 di Central Park Meikarta, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (27/07).
Menurut Uu, tantangan koperasi dari dulu hingga saat ini tetap ada dan hampir sama. Pertama adalah pengelolaan kelembagaan koperasi baik Sumber Daya Manusia (SDM), legalitas, hingga kepatuhan anggota koperasi terhadap AD-ART-nya. Kedua usahanya, seperti bantuan permodalan hingga pemasaran.
