BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Setiap tahun sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi selalu dihantui bencana alam, seperti banjir, longsor, ataupun angin puting beliung yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
Kendati demikian, tingginya risiko bencana alam ini tak diiringi dengan anggaran penanganan yang memadai oleh Pemerintah Daerah setempat.
Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Fatmah Hanum.
“Pemerintah Perlu menambah anggaran untuk penanganan bencana di Kabupaten Bekasi,” kata Fatmah Hanum, Jum’at (12/03).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mencontohkan anggaran penanganan bencana di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, saat musibah banjir di awal tahun 2021 lalu masih banyak warga yang tidak terakomodir kebutuhan logistiknya.
Padahal, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi telah melakukan upaya untuk memenuhinya dengan mendirikan sejumlah dapur umum.
“Jadi hasil evaluasi kemarin anggarannya tidak memadai. Artinya kehadiran pemerintah dalam musibah kemarin masih belum dirasakan sepenuhnya karena memang keberpihakan anggaran dari pemerintah daerah untuk masyarakat yang terdampak bencana tidak memadai,” kata dia.
BACA: Terdesak Kebutuhan, Korban Banjir Sungai Kaliulu ‘Ngecrek’ di Pinggir Jalan
Untuk itu, dia mendorong agar semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menjadi Mitra Kerja Komisi IV untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan upaya tersebut melalui rencana kerja di APBD Perubahan 2021 maupun APBD 2022.
“Kondisi seperti ini kan sudah sering terjadi, artinya meskipun kita semua tidak mengharapkan bencana itu terjadi lagi, tetapi antisipasi atau perencanaan penananganannya sebetulnya harus sudah lebih baik lagi,” kata dia.
Fatmah menambahkan, kegiatan penanganan bencana bukan hanya dilakukan saat bencana itu terjadi tapi juga mengantisipasi mulai dari persiapan dan pencegahan sebelum bencana itu terjadi. “Termasuk rehabilitasi pasca bencana, itu juga membutuhkan dana yang tak sedikit,” kata dia.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Endin mengatakan anggaran penanganan bencana di Perangkat Daerah yang dipimpinnya di tahun 2021 hanya sebesar kurang lebih Rp 214 juta.
“Anggaran bencana di kita itu Rp 214 juta. Itu untuk satu tahun,” kata dia.
Saat bencana banjir di Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu, pihaknya mengaku telah bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan logistik warga yang terdampak. Salah satunya, yakni membangun dapur umum di beberapa titik.
“Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Bekasi yang terdampak banjir bisa merasakan manfaatnya,” kata Endin.
Ending mengaku telah menyiapkan formula agar apabila terjadi lagi, penanganan bencana oleh Perangkat Daerah yang dipimpinnya bisa lebih maksimal sesuai rekomendasi yang disampaikan Komisi IV DPRD Kabupaten.
“Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai harapan. Yang jelas kita juga tidak bisa berjalan sendiri, butuh dukungan dari legislatif,” kata dia. (BC)
