BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu disebabkan oleh curah hujan tinggi yang diperparah oleh kondisi sungai yang tidak terawat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat terdapat sedikitnya 70 titik tanggul sungai dalam kondisi kritis dan membutuhkan penanganan segera.
Kepala BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menjelaskan bahwa sedimentasi dan penyempitan aliran sungai menjadi penyebab utama meluapnya air ke permukiman warga. Kondisi ini terutama terjadi di wilayah utara Bekasi, mulai dari Cabangbungin hingga Muaragembong.
“Curah hujan tinggi ditambah dengan kondisi sungai yang sudah lama tidak dirawat menyebabkan air meluap. Sedimentasi dan penyempitan aliran menjadi penyebab utama banjir di beberapa wilayah,” ungkap Muchlis belum lama ini.
Ia menambahkan bahwa persoalan tanggul dan pengelolaan sungai merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Pemerintah daerah telah melaporkan kondisi ini kepada BBWS, Gubernur Jawa Barat dan Plt Bupati Bekasi untuk segera ditindaklanjuti.
BACA: Pemkab Bekasi Desak BBWS Lakukan Penanganan Permanen Tanggul Jebol di Muaragembong
Berdasarkan hasil pendataan, terdapat sekitar 70 titik tanggul kritis yang belum mendapatkan penanganan. BBWS telah berkomitmen untuk memperbaiki tanggul-tanggul tersebut secara bertahap hingga akhir tahun ini. Jika belum selesai, perbaikan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
“Penanganan akan dilakukan bertahap. Bahkan, kementerian terkait juga sudah turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi tanggul yang perlu segera diperbaiki,” ujar Muchlis.
Dalam upaya penanganan bencana, BPBD memprioritaskan evakuasi warga terdampak banjir. Mengingat luasnya wilayah terdampak dan jarak yang cukup jauh dari kantor BPBD, pihaknya telah membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) di sejumlah desa dan kelurahan. Hingga saat ini, tercatat sekitar 110 desa telah masuk dalam program Destana. Namun, jumlah tersebut masih belum mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi dan akan terus dikembangkan secara bertahap.
BACA: 4 Rumah Warga di Bantaran Kali Cikarang Tergerus Longsor
“Melalui Destana, masyarakat diharapkan mampu melakukan evakuasi mandiri saat terjadi bencana, sehingga respons bisa lebih cepat,” jelasnya.
Selain itu, BPBD juga telah membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sejumlah sekolah yang berada di wilayah rawan banjir. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini di kalangan pelajar.
Muchlis menegaskan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan sendiri oleh BPBD. Keterbatasan kewenangan dan anggaran membuat pembangunan infrastruktur seperti tanggul dan jembatan harus melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
“Kami berharap kolaborasi antarinstansi ini dapat mempercepat penanganan masalah banjir di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
