BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air – Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDA-BMBK) hingga kini masih mengakaji dan menghitung kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk membantu para petani di wilayah utara keluar dari persoalan kekeringan. Pemerintah daerah menilai persoalan tersebut dipicu dari tingginya sendimentasi (endapan tanah) di saluran sekunder yang membuat debit air dari saluran primer menuju saluran tersier berkurang.
BACA: Dani Ramdan Turunkan BTT Bantu Petani Kabupaten Bekasi Atasi Kekeringan
Kepala Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln mengatakan sejak Rabu 07 Agustus kemarin pihaknya telah menerjunkan tim untuk mengkaji dan menghitung kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk mengurai sendimentasi di saluran sekunder tersebut. Dari hasil pendataan awal, panjangnya mencapai kurang lebih 6 kilometer.
“Jadi sebenarnya ini kekurangan debit air untuk saluran irigasi pertanian, terutama di wilayah Kecamatan Sukatani, Sukawangi, Sukakarya, Cabangbungin hingga Tambelang. Nah itu kurang lebih 6 kilometer panjangnya dari mulai Tarum Barat (Kalimalang) atau BTB 35 sebagai saluran primernya, hingga ke saluran-saluran sekundernya,” kata Henri Lincoln, Kamis (08/08).
Untuk mengurai sendimentasi, pihaknya akan mengusulkan proses normalisasi di saluran-saluran sekunder tersebut. “Kenapa debit airnya kurang karena saluran-saluran sekunder tersebut memang harus dinormalisasi, banyak sendimentasinya (pedolit) dan banyak bangunan liarnya juga. Nah itu yang membuat air semakin berkurang dari hulu hingga ke hilir,” kata dia.
BACA: Ratusan Hektare Sawah Dilanda Kekeringan, Petani di Kabupaten Bekasi Swadaya Bendung Kali CBL
Namun demikian, Henri mengakui pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak mengalokasikan anggaran untuk menormalisasi saluran-saluran sekunder tersebut. Tidak menutup kemungkinan pembiayaannya akan diambil dari Biaya Tak Terduga (BTT). “Mungkin nanti pak Bupati akan menerbitkan (alokasi anggaran-red) gimana caranya apakah dalam keadaan mendesak atau tanggap darurat saya nggak tau. Itu full kewenangan pimpinan untuk menetapkan statusnya,” kata dia.
Yang jelas, sambungnya, upaya ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai respons cepat atas persoalan yang saat ini dihadapi para petani di wilayah utara. “Di kita juga kan ada Komisi Irigasi, jadi kita komunikasi juga dengan Dinas Pertanian dan Gapoktan. Nah mereka juga menungu Pemerintah Daerah untuk bertindak. Karena cukup luas juga lahan pertanian yang terdampak dan mereka penghasilannya cuma dari situ aja, bertani. Kalau kita nggak pecahkan solusinya tentu mereka akan gagal panen,” kata dia. (DIM)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
