Arden Danang (kiri) didampingi kuasa hukumnya, Mahfud Siddiq usai memenuhi panggilan klarifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Selasa (26/04).
Arden Danang (kiri) didampingi kuasa hukumnya, Mahfud Siddiq usai memenuhi panggilan klarifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Selasa (26/04).

Di PHK Sebelum Kontrak Berakhir, Eks Manager Produksi Pabrik di Kabupaten Bekasi Tuntut Hak

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  – Eks Manager Produksi salah satu pabrik di Kabupaten Bekasi, Arden Danang yang telah di PHK oleh perusahannya yakni PT H yang salah satu usahanya bergerak dibidang plastics injection menuntut hak pesangon bisa diberikan.

Dengan didampingi kuasa hukumnya dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Aep Risnandar dan Rekan, Arden Danang mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi guna meminta agar pemerintah, khususnya Pemkab Bekasi hadir dalam persoalan tersebut.

Arden Danang mejelaskan persoalan yang dihadapinya bermula ketika dirinya menyepakati Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 6 bulan dari tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan 21 Juli 2022 di PT H.

“Saya mulai bekerja di perusahaan tersebut tepatnya pada tanggal 24 Februari 2022 dengan disaksikan oleh owner, plant manager dan head of maintenance perusahaan tersebut,” kata Arden Danang, Selasa (26/04).

Namun, karena sakit dirinya pun meminta izin secara lisan kepada plant manager dan head of maintenance PT H untuk meninggalkan pekerjaan pada pukul 12.00 WIB.

Keesokan harinya, Arden juga menginformasikan kepada atasannya yakni head of maintenance PT H selaku penanggungjawab pengenalan lingkungan kerja melalui whatsaap bahwa dirinya belum bisa masuk bekerja dikarenakan masih sakit.

Namun karena tanggung jawab terhadap pekerjaan, Arden pun akhirnya memutuskan untuk masuk bekerja meski belum pulih betul dari sakitnya pada tanggal 1 Maret 2022. Hal ini membuat Arden kembali jatuh sakit dan kembali meminta izin tidak masuk kerja kepada atasannya pada tanggal 2 dan 3 Maret 2022.

“Nah dari tanggal 4 Maret dan seterusnya, Alhamdulillah saya sudah pulih, sudah bisa beraktivitas seperti biasa dan kembali masuk bekerja,” ungkapnya.

Ironisnya, selang beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 10 Maret 2022 perusahaan mengirimkan Surat Evaluasi  Kerja yang berisi tentang pengakhiran hubungan kerja antara Arden Danang dengan PT H terhitung sejak 9 Maret 2022. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Arden tidak lulus masa evaluasi karena penilaian kedisiplinan, tanggungjawab dan absensi.

“Dan yang sangat disayangkan, pihak perusahaan sampai saat ini belum memberikan salinan Perjanjian Kerjanya,” kata dia.

Sebelum mendatangi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Arden mengaku telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini mengirimkan surat bipartite kepada pihak perusahaan namun tidak ada hasil.

“Upaya bipartite sudah dilakukan. Saya sudah mengirimkan surat permintaan bipartite sebanyak dua kali tetapi sama sekali tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan,” katanya.

Oleh karena itu, dirinya berharap upaya yang dilakukannya saat ini dapat membuahkan hasil. Pemerintah diharapkan bisa memediasikan permasalahan tersebut dengan harapan ada percepatan penyelesaian.

“Jadi hari ini agendanya adalah sidang mediasi, tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata pihak perusahaan tidak datang tanpa memberikan keterangan apapun,” kata dia.

Sementara itu perwakilan dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Aep Risnandar dan Rekan, Mahfud Siddiq menyampaikan bahwa PHK yang dilakukan PT H kepada clientnya tanpa memberikan ganti rugi bertentangan dengan pasal 62 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun isi pasal tersebut yakni apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

“Jadi sudah selayaknya pihak perusahaan membayar ganti rugi kepada Arden Danang. Terlebih, dari hasil penelusuran di lapangan patut diduga terdapat pelanggaran ketenagakerjan lain yang juga dilakukan pihak perusahaan, salah satunya yakni memberi upah dibawah UMK kepada karyawannya,” kata Mahfud Siddiq.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi berencana untuk memfasilitasi persoalannya ini pada sidang mediasi ke II yang akan dilakukan pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1438 H mendatang. (dim/red)