66 Tahun Kabupaten Bekasi : Pembangunan Belum Merata

Pengamat Politik dan pemerintahan dari Unisma 45 Bekasi, Harun Al Rasyid.
Pengamat Politik dan pemerintahan dari Unisma 45 Bekasi, Harun Al Rasyid.

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT – Hari ini, Senin (15/08) Kabupaten Bekasi memasuki usia ke-66 tahun, Menjadi daerah yang cukup dewasa, kota sejuta pabrik ini masih memiliki sejumlah catatan, di antaranya adalah pengelolaan anggaran yang lemah serta tidak meratanya pola pembangunan.

Pengamat pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi Harun Al Rasyid mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal pembangunan, terlebih infrastruktur jalan. Dalam beberapa tahun terakhir, kata dia, betonisasi jalan menjadi prioritas Pemkab.

Bacaan Lainnya

Namun begitu, perbaikan jalan tidak dibarengi dengan keseimbangan pembangunan seluruh wilayah. Menurut dia, pembangunan masih terfokus di sekitar Tambun dan Cikarang, sedangkan di wilayah utara dan selatan relatif diabaikan. Ketimpangan ini, kata dia, telah terjadi sejak lama.

“Setiap tahun, siapapun Bupatinya belum ada yang bisa melakukan perataan pembangunan. Seluruhnya masih fokus di sekitaran Tambun dan Cikarang, sedangkan di daerah serperti Cibarusah dan Muaragembong relatif tidak tersentuh. Ini menjadi catatan bagi Pemkab di umur Bekasi ke 66 tahun ini,” kata Harun.

Kemajuan Cikarang dan Tambun, kata dia, cenderung lebih pesat dari wilayah lain di Kabupaten Bekasi. Cikarang maju seiring jumlah industri yang kian bertambah. Sedangkan Tambun makin padat dengan muncul pemukiman baru. Tambun menjadi rumah bagi mereka yang bekerja tidak hanya di Cikarang namun juga Jakarta.

Kondisi tersebut, sambungnya, berbanding terbalik dengan wilayah pesisir laut seperti Muara Gembong dan di selatan seperti Cibarusah. “Harusnya laut ini menjadi salah satu unggulan Kabupaten Bekasi dalam hal pariwisata dan juga nelayannya. Begitu juga di wilayah selatan yang berbatasan dengan Jonggol, Bogor. Jangan sampai warga kita lebih melirik ke daerah lain karena misalnya pembangunan di Bogor lebih maju,” kata Harun.

Selain pemerataan pembangunan, efektivitas pengelolaan anggaran harus ditingkatkan. Harun mengatakan, sebagai salah satu daerah dengan APBD terbesar di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi masih kesulitan memanfaatkannya. Hal tersebut tercermin dari tingginya sisa lebih penggunaan anggaran yang terjadi setiap tahun.

Dia menilai, harus ada monitoring yang dilakukan oleh kepala daerah secara berkala terkait serapan anggaran. Karena menurut dia, salah satu faktor tingginya Silpa yakni lemahnya pengawasan. “Harus ada supervisi dari kepala daerah yang fokus pada penyerapan. Selain lemahnya pengawasan, lemah juga perencanaan,” kata dia.

Meski begitu, lanjut Harun, tingginya silpa tidak hanya disebabkan lemahnya kinerja eksekutif namun juga peran legislatif yang perlu ditingkatkan. “Karena kan pengadaan itu tidak hanya dari pemerintah namun juga DPRD. DPRD pun berhak mengajukan namun terkadang pengajuan itu tidak disertai kajian sehingga setelah dianggarkan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan di masyarakat,” kata dia (TA)

Pos terkait