Ketua GMBI Distrik Bekasi, Ahmad Gunasin alias Boksu saat berdialog dengan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda (Asda II) Pemkab Bekasi Slamet Supriyadi, Senin (02/04) siang.
Ketua GMBI Distrik Bekasi, Ahmad Gunasin alias Boksu saat berdialog dengan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda (Asda II) Pemkab Bekasi Slamet Supriyadi, Senin (02/04) siang.

Soal Penolakan Pembangunan Gedung Perkantoran 16 Lantai, Ini 3 Kesepakatan Hasil Pertemuan GMBI dan Pemkab Bekasi

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  – Usai melakukan aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Bekasi dan beraudiensi dengan sejumlah anggota dewan seperti H. Kardin dan Syamsul Falah, massa GMBI dan sejumlah masyarakat perwakilan umat islam di Kabupaten Bekasi bertolak ke halaman Gedung Bupati, Senin (02/04) siang.

BACA : Tolak Pembangunan Gedung 16 Lantai, GMBI Minta Pemkab Bekasi Prioritaskan Islamic Centre

Saat aksi di Gedung Bupati, tuntutan massa aksi tak jauh berbeda dengan apa yang menjadi tuntutan saat berunjuk rasa di Gedung DPRD, yakni menolak pembangunan gedung 16 lantai perkantoran Pemkab Bekasi dan mendorong agar Pemkab Bekasi memprioritaskan kelanjutan pembangunan Islamic Centre yang mangkrak.

“Usut tuntas jika memang benar ada dugaan korupsi di Islamic Centre dan segera lanjutkan pembangunannya jika permasalahan hukumnya sudah selesai. Jangan jadikan Islamic Centre mamgkrak dan menjadi sarang hantu serta tempat maksiat LGBT,” ungkap Sekretaris Distrik GMBI Kabupaten Bekasi, Syamsudin geram.

Disela-sela aksi, massa diterima oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sejumlah perwakilan massa diperbolehkan masuk dan diterima oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda (Asda II) Pemkab Bekasi Slamet Supriyadi serta Kasatpol PP Kabupaten Bekasi,Hudaya.

“Ada 3 point notulen demo GMBI dan masyarakat hari ini,” kata Syamsudin.

BACA : Neneng Sebut Nama Sa’duddin di Persidangan Kasus Korupsi Islamic Centre

Pertama, kata dia, LSM GMBI telah melakukan demonstrasi untuk menuntut bahwa di Kabupaten Bekasi harus memiliki Islamic Centre. “Kedua, terkait pembangunan Gedung 16 Lantai Pemerintah Kabupaten Bekasi agar dibatalkan dan diprioritaskan untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi,” ucapnya.

Dan ketiga, tindak lanjut pertemuan ini adalah Pemerintah Daerah akan memfasilitasi LSM GMBI untuk duduk bersama dengan Perangkat Daerah terkait (para pemangku kepentingan Pembangunan Infrastruktur diatas dalam bentuk rapat bersama).

Hasil audiensi tersebut, kata dia, sudah dituangkan dalam notulen rapat dan telah ditandangani oleh pimpinan rapat, yakni Slamet Supriyadi, Kasatpol PP Hudaya dan perwakilan GMBI.

Sementara itu Ketua Patriot Pemuda Islam Bekasi Ustadz Awa mengaku miris dengan kondisi Islamic Centre saat ini. Saat malam hari, dirinya melihat banyak pemuda dan pemudi yang bermaksiat di gedung yang berada di Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara itu.

“Saya miris waktu itu saya dipanggil ceramah dan kebetulan melewati Gedung Islamic Center yang belum jadi pada malam-malam, saya kaget melihat para pemuda nongkrong bermaksiat, saya mempertanyakan Gedung Islamic Center ini dibuat untuk apa?, dan kenapa tidak dibangun bangun lagi,” kata Ustadz Awa.

Menurutnya, bila Pemerintah Kabupaten Bekasi baik eksekutif dan legislatif membiarkan anak muda, PSK dan yang lainnya memanfaatkan Gedung Islamic Center yang belum jadi untuk maksiat, maka semua akan ikut berdosa. ”Kita sudah berdosa, seluruh anggota dewan, PNS dan Bupati Bekasi juga sudah berdosa bila terus-terus itu dibiarkan,” tegasnya.

Sebagai ulama Kabupaten Bekasi dirinya sangat miris tidak memiliki penampungan umat islam yang mau berangkat umroh dan Haji. Sedangkan melihat daerah tetangga memiliki seperti Kota Bekasi, Karawang sampai Purwakarta.

“Kalau kita pergi umroh dan haji miris tidak punya penampungan, yang lain punya kenapa kita tidak punya. Apakah ada rencana lagi untuk dibangun kembali, kami ulama wajar menuntut Gedung Islamic Center ini dilanjutkan pembangunannya,” ungkapnya.

Ustadz Awa mengatakan Islamic Center itu bisa menjadi pusat pengkajian dakwah bagi para Ulama dan Ustadz yang ada di Kabupaten Bekasi untuk bisa mencegah aliran-aliran yang masuk ke Indonesia khusunya Kabupaten Bekasi. “Sudah banyak paham-paham radikalisme yang ingin merusak NKRI, itu sudah ada. Makanya kita perlu Islamic Center untuk pengkajian dakwah semua ulama,” tandasnya. (BC)

Baca Juga

Kepala Bidang PSDA di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir.

Antisipasi Banjir Tahunan, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Ajukan Rp. 25 Miliar di APBD Perubahan

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi mengusulkan dana …

error: