Ilustrasi
Ilustrasi

Berkaca Dari Pileg 2014, Panwascam Tambun Selatan Antisipasi Kotak Suara Kosong

BERITACIKARANG.COM, TAMBUN SELATAN – Fenomena kotak suara kosong yang pernah terjadi pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2014 lalu, menjadi catatan penting dalam pengawasan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018. Hal itu ditegaskan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan) Tambun Selatan, Ardi Abdul Kusuma.

Ardi mengatakan, pada saat Pileg 2014 lalu, kotak suara yang seharusnya berisi surat pencoblosan justru malah kosong. Temuan itu, jelas sangat menggegerkan lantaran berkaitan dengan pemilih. Bahkan, kejadian itu terjadi bersamaan di dua desa di Kecamatan Tambun Selatan.

“Dulu, hal itu terjadi. Didua desa, salah satunya Desa Setiamekar. Tetapi pas Pilkada 2017 tidak ada,” kata Ardi saat ditemui dikantornya, Senin (21/05).

Dikatakan Ardi, setelah proses panjang, akhirnya surat suara yang kosong, diketahui tertukar dengan kotak suara di daerah lain. Sehingga, proses Pileg pun berjalan normal.

Kendati demikian, kata Ardi, hal itu menjadi cerminan sehingga dalam proses pengawasan saat ini di Pilgub 2018, khususnya Kecamatan Tambun Selatan tentu akan lebih ketat. Bisa jadi, kata dia, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (P-TPS) akan memiliki tugas yang sangat berat.

“Tugas Pengawas TPS akan sangat berat. Karena akan mengawal keseluruhan jalannya pencoblosan nanti,” ujarnya.

“Nanti, setiap pendistribusian surat dan kota suara akan terus didampingi oleh Panwascam, PPL dan Pengawas TPS, hingga ke KPU lagi,” imbuhnya.

Dijelaskan Ardi, bahwa proses pendampingan tersebut akan sesuai dengan tahapan dan aturan per undang-undangan. “Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pengawasan perencanaan, pendistribusian perlengkapan pemilihan (GBW), bahwa Panwaslu melakukan pengawasan dengan cara meminta dan memeriksa dokumen dan pengawasan secara langsung,” jelasnya.

Selain itu, kata Ardi, Panwaslu juga mengawasi kaitan mulai dari perencanaan pencetakan surat suara. “Dalam hal ini Panwaslu juga mengawasi kaitan beberapa hal, dari perencanaan pencetakan, proses pencetakan dari mulai spesifikasi, design dan jumlah pencetakan logistik pemilihan yang dilakukan oleh KPU,” pungkasnya. (BC)

Baca Juga

Kepala Bidang PSDA di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir.

Antisipasi Banjir Tahunan, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Ajukan Rp. 25 Miliar di APBD Perubahan

BERITACIKARANG.COM, CIKARANG PUSAT  – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi mengusulkan dana …

error: